ADRMEDIA NEWS, BANDUNG — Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi momentum penting untuk mengukur sejauh mana negara benar-benar berpihak kepada petani. Kelompok Tani Merdeka Indonesia menyampaikan apresiasi terhadap berbagai kebijakan pemerintah di sektor pertanian, agraria, dan reforma agraria. Organisasi ini menilai penguatan produksi pangan, stabilitas harga gabah, penyediaan pupuk, serta optimalisasi lahan merupakan langkah strategis untuk memperkuat posisi petani sebagai penopang utama kedaulatan pangan nasional.
Ketua Umum Kelompok Tani Merdeka Indonesia menegaskan, keberpihakan kepada petani tidak boleh berhenti sebagai slogan politik atau janji di atas kertas. Kebijakan pemerintah harus benar-benar dirasakan oleh petani di sawah dan ladang, terutama dalam menghadapi persoalan biaya produksi, akses pupuk, keterbatasan lahan, dan ketidakpastian harga hasil panen. Menurutnya, upaya pemerintah memperkuat sektor pertanian patut diapresiasi karena masa depan ketahanan pangan Indonesia sangat bergantung pada kesejahteraan petani.
“Selama dua tahun ini, kami melihat keberpihakan yang sangat kuat dari pemerintah kepada petani. Kebijakan di bidang pertanian tidak lagi sekadar wacana, tetapi benar-benar hadir di sawah dan ladang,” ujarnya di Jakarta, Senin (2/11). Ia menilai stabilitas harga gabah, mekanisasi pertanian, penyediaan pupuk, penguatan cadangan pangan, serta program cetak sawah dan optimalisasi lahan harus menjadi bagian dari strategi besar untuk memutus kerentanan petani sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pasokan pangan dari luar negeri.
Namun, persoalan pertanian tidak cukup diselesaikan hanya dengan meningkatkan produksi. Kelompok Tani Merdeka Indonesia juga menyoroti pentingnya reforma agraria yang memberikan akses nyata kepada petani penggarap terhadap tanah. Sebab, mustahil berbicara tentang kemerdekaan petani jika mereka yang mengolah lahan masih kesulitan mendapatkan kepastian penguasaan tanah. Redistribusi lahan, penyelesaian konflik agraria, dan perlindungan terhadap petani kecil harus menjadi agenda serius agar kekayaan agraria tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu, tetapi juga menghadirkan keadilan bagi masyarakat luas.
Organisasi tersebut turut mengapresiasi pembentukan Badan Agraria Nasional sebagaimana disebutkan dalam pernyataan mereka. Kehadiran lembaga ini diharapkan mampu mendorong tata kelola pertanahan yang lebih terintegrasi, transparan, dan tidak berbelit-belit. Meski demikian, pembentukan lembaga baru tidak boleh sekadar menjadi perubahan struktur birokrasi tanpa hasil konkret. Ukuran keberhasilannya harus jelas: apakah konflik tanah dapat diselesaikan, pelayanan pertanahan semakin mudah, dan petani kecil benar-benar memperoleh kepastian hukum atas tanah yang mereka garap. Status resmi, dasar hukum, dan kewenangan lembaga tersebut juga perlu dipastikan sebelum dipublikasikan sebagai fakta.
“Kami mendukung upaya pemerintah membangun tata kelola agraria yang lebih baik dan berpihak kepada rakyat kecil. Petani membutuhkan kepastian hukum, pelayanan yang transparan, serta kebijakan yang tidak mempersulit mereka dalam mengakses hak atas tanah,” tegasnya. Kelompok Tani Merdeka Indonesia menyatakan siap mengawal kebijakan pemerintah sekaligus mendorong agar program pertanian dan reforma agraria dijalankan secara konsisten, terukur, dan berkelanjutan. Bagi organisasi tersebut, dukungan kepada pemerintah bukan berarti menutup mata terhadap persoalan yang masih harus diselesaikan, melainkan memastikan setiap kebijakan menghasilkan perubahan nyata bagi petani.
Kelompok Tani Merdeka Indonesia berharap dua tahun pemerintahan Prabowo menjadi pijakan untuk memperkuat kedaulatan pangan dan mewujudkan keadilan agraria yang lebih merata. Pemerintah dituntut memastikan petani memperoleh harga panen yang layak, pupuk yang tersedia tepat waktu, akses terhadap lahan produktif, serta perlindungan dari ketimpangan penguasaan sumber daya agraria. Sebab, keberhasilan pembangunan pertanian tidak semata-mata diukur dari luas lahan yang dicetak atau besarnya cadangan pangan, tetapi dari kesejahteraan petani yang menjadi ujung tombak produksi. “Kami yakin di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, petani akan semakin merdeka, berdaulat, dan sejahtera,” pungkasnya. (ADR)
