JAKARTA, — Memasuki dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pemerintah diingatkan agar tidak terjebak dalam ambisi meluncurkan program besar tanpa memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Kebijakan publik harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat, bukan sekadar membangun citra keberhasilan pemerintahan. Jika kebutuhan masyarakat diabaikan, ketidakpuasan sosial berpotensi meningkat dan memicu gelombang kritik hingga aksi unjuk rasa.
Peringatan tersebut disampaikan pengamat kebijakan publik, Dr. Faisal Sallatalohy, S.KM., M.H. Menurutnya, keberhasilan pemerintahan tidak cukup diukur dari banyaknya program yang diluncurkan atau besarnya anggaran yang digelontorkan. Ukuran sesungguhnya terletak pada kemampuan negara menjawab persoalan mendasar masyarakat, mulai dari mahalnya kebutuhan hidup, akses pendidikan dan kesehatan, terbatasnya lapangan kerja, hingga perlindungan terhadap kelompok ekonomi lemah. Pemerintah, tegasnya, harus membuktikan bahwa pembangunan membawa perubahan nyata bagi kehidupan rakyat.
Faisal menilai, program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan ketahanan pangan, bantuan sosial, serta pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan, harus disertai evaluasi ketat dan pengawasan transparan. Program-program tersebut berpotensi meningkatkan kesejahteraan apabila dijalankan tepat sasaran dan akuntabel. Namun, tanpa perencanaan matang dan pengawasan yang efektif, kebijakan yang semestinya menjadi solusi justru berisiko menimbulkan persoalan baru serta mengabaikan kebutuhan masyarakat di sektor lainnya.
“Orientasi utama kebijakan pemerintah harus berpihak kepada rakyat. Jangan sampai kebijakan yang diklaim untuk pembangunan justru menambah beban masyarakat. Rakyat membutuhkan bukti nyata, bukan sekadar janji dan narasi pembangunan. Setiap program harus memiliki manfaat yang terukur, tepat sasaran, dan dapat dirasakan secara adil,” tegas Faisal.
Ia juga mengingatkan pemerintah agar tidak memandang demonstrasi semata-mata sebagai ancaman terhadap stabilitas nasional. Dalam negara demokrasi, unjuk rasa merupakan hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan aspirasi, kritik, dan tuntutan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, pemerintah perlu membuka ruang dialog yang bermakna dengan mahasiswa, kelompok buruh, organisasi kepemudaan, akademisi, serta masyarakat sipil. Aspirasi yang diabaikan berpotensi memperlebar jarak antara pemerintah dan rakyat, sementara persoalan yang ditangani sejak dini dapat mencegah berkembangnya ketegangan sosial.
Menurut Faisal, stabilitas nasional tidak akan bertahan hanya dengan mengandalkan pendekatan keamanan. Stabilitas yang kokoh harus dibangun melalui keadilan sosial, kesejahteraan ekonomi, kepastian hukum, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Memasuki dua tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran, evaluasi kebijakan harus dilakukan secara terbuka dengan melibatkan masyarakat. “Pemerintah yang kuat bukanlah pemerintah yang bebas dari kritik, melainkan pemerintah yang berani mendengar kritik dan menjadikannya dasar untuk memperbaiki kebijakan. Jangan sampai ruang demokrasi dipersempit hanya karena pemerintah tidak nyaman menghadapi perbedaan pendapat,” ujarnya.
Faisal berharap momentum dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi titik evaluasi untuk memastikan seluruh kebijakan nasional benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Pemerintah perlu mengutamakan pelayanan publik yang berkualitas, memperluas kesempatan ekonomi, memperkuat perlindungan sosial, serta menjamin transparansi dan akuntabilitas setiap program. Menurutnya, kepercayaan rakyat tidak dapat dibangun melalui slogan, melainkan melalui hasil kerja yang nyata dan dapat dipertanggungjawabkan. “Stabilitas nasional harus tumbuh dari kesejahteraan dan kepercayaan masyarakat, bukan dari pembatasan ruang demokrasi. Ketika aspirasi rakyat didengar dan persoalan mereka ditangani secara serius, potensi ketegangan sosial dapat diminimalkan,” tutup Dr. Faisal Sallatalohy.(ADR)
