ADRMEDIA NEWS, JAKARTA — Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia (SEMMI) mendesak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka agar tidak sekadar mengejar target pembangunan, tetapi juga memastikan kebijakannya benar-benar berpihak kepada rakyat. Memasuki dua tahun kepemimpinan nasional, pemerintah dituntut membuktikan bahwa pembangunan bukan hanya soal angka pertumbuhan ekonomi dan proyek infrastruktur, melainkan juga tentang kemampuan negara menjawab kesulitan masyarakat. Bagi SEMMI, keberhasilan pemerintahan tidak cukup diukur dari banyaknya program yang diluncurkan, tetapi dari seberapa besar manfaatnya dirasakan rakyat.
SEMMI menilai, salah satu tantangan serius pemerintahan Prabowo-Gibran adalah memastikan hasil pembangunan tidak berhenti sebagai janji politik. Masyarakat berpenghasilan rendah, petani, nelayan, buruh, pelaku UMKM, hingga generasi muda membutuhkan kebijakan konkret yang mampu menjawab persoalan daya beli, akses pendidikan, pelayanan kesehatan, dan terbatasnya lapangan pekerjaan. Jika kebutuhan mendasar tersebut tidak menjadi prioritas, pemerintah berisiko kehilangan kepercayaan masyarakat yang seharusnya menjadi fondasi legitimasi kekuasaan.
Program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi juga harus dievaluasi secara terbuka. SEMMI menekankan bahwa besarnya anggaran tidak otomatis menjamin keberhasilan sebuah program. Pemerintah harus memastikan pelaksanaannya transparan, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Jangan sampai program yang diklaim untuk rakyat justru gagal menjawab kebutuhan rakyat akibat lemahnya pelaksanaan dan pengawasan. Setiap rupiah uang negara harus menghasilkan manfaat nyata, bukan sekadar menjadi laporan keberhasilan di atas kertas.
SEMMI juga mengingatkan pemerintah agar tidak keliru memandang dinamika demonstrasi dan kritik masyarakat. Akumulasi kekecewaan publik dapat berkembang ketika persoalan ekonomi dan sosial tidak ditangani secara serius, sementara aspirasi masyarakat tidak memperoleh jawaban memadai. Namun, demonstrasi merupakan bagian sah dari kehidupan demokrasi dan tidak semestinya diperlakukan semata-mata sebagai ancaman terhadap stabilitas. Kritik mahasiswa justru menjadi pengingat bahwa kekuasaan harus terus diawasi dan kebijakan publik harus terbuka terhadap koreksi.
“Yang harus menjadi perhatian pemerintah adalah bagaimana menghadirkan kebijakan yang mampu menjawab keresahan masyarakat. Jangan sampai rakyat merasa ditinggalkan dalam proses pembangunan. Pemerintah harus hadir memberikan solusi, bukan justru melahirkan persoalan baru melalui kebijakan yang tidak mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat,” demikian sikap SEMMI. Organisasi mahasiswa ini menegaskan bahwa stabilitas nasional tidak bisa hanya dibangun melalui pendekatan keamanan dan penertiban. Tanpa keadilan hukum, pemerataan kesejahteraan, pelayanan publik yang berkualitas, dan keberanian mendengar kritik, stabilitas berisiko hanya menjadi slogan yang tidak menyentuh akar persoalan masyarakat.
Karena itu, SEMMI mendesak pemerintahan Prabowo-Gibran memperkuat dialog dengan mahasiswa, organisasi masyarakat sipil, dan berbagai elemen bangsa. Pemerintah juga perlu melakukan evaluasi berkala terhadap program prioritas serta membuka ruang pengawasan publik agar kebijakan yang tidak efektif dapat segera diperbaiki. Pemerintah tidak boleh hanya hadir ketika situasi memanas, tetapi harus hadir sejak masyarakat mulai menghadapi kesulitan. Pendekatan dialogis dan penyelesaian masalah secara konkret dinilai jauh lebih penting untuk mencegah kekecewaan publik berkembang menjadi persoalan sosial yang lebih luas.
Memasuki tahun kedua pemerintahan Prabowo-Gibran, SEMMI menegaskan bahwa dukungan terhadap kebijakan pro-rakyat bukan berarti mahasiswa harus kehilangan sikap kritis. Mahasiswa tetap berkewajiban mengawasi jalannya pemerintahan agar kekuasaan tidak menjauh dari amanat konstitusi dan kepentingan masyarakat. SEMMI berharap pemerintah menjadikan momentum dua tahun kepemimpinan nasional sebagai kesempatan untuk membuktikan komitmen melalui kebijakan yang adil, transparan, dan terukur. Pesan SEMMI jelas: pemerintah boleh berbicara tentang stabilitas dan pembangunan, tetapi rakyat harus menjadi pihak pertama yang merasakan manfaatnya. (ADR)
